Indonesia dalam melaksanakan pembangunan pertaniannya telah melawati beberapa zaman, dari revolusi hijau dg program Bimas/Inmas, sampai revolusi indutri 4.0, konsep dan pranata seperti ini sering di tingkat implentasinya terlihat hanya berupa jargon dan serimonial, jauh dari subtasial.

Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data, hal tersebut mencakup sistem cyber-fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif. Kondisi ini mensyaratkan bahwa berbasis industri, adanya IOT, Big data, Broadband Network, Cloud Computing, dan Artificial Intelegence. Dengan prasyarat ini memaksa semua pemangku kepentingan untuk berubah cara pandang dan pembisaannya.

Pembangunan dan pengelolaan pertanian (pangan) tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama, sumber pembiyaan program tidak lagi bersumber dari APBN semata, dengan rezim subsidi dan belanja barang dan jasa negara yg dibatasi tahun anggaran dg berbagai aturan per undang-udangan yang melekat. Peran pemerintah/ kementrian sebagai regulator dan fasilitator, tidak lagi sebagai executing. Kelembagaan juga tidak berbasis kelompok tani/gapoktan atau lembaga non bisnis yang dibatasi toritorial adminintratif yang sempit dan dominan peran poliktiknya, kelembagaan berbasis kesamaan usaha dg batasan skala ekonomi. Penggunaan teknologi yg advance menjadi keharusan, sudah tidak bisa menggunakan RDKK menjadi data entry semua berbasis IOT dan Big data, menggunakan sistem informasi multi interprise. Teknologi berbasis IOT dan Big data yang memungkinkan sebagai alternatif bentuk analisa baik dari Business Intelligence maupun artificial intelligence sehingga bisa mengatur input-proses-output secara meyeluruh. Informasi seperti ini berupa prediktif dan kognitif dengan menggunakan algoritma yang komplek sebagai decision making pada multi rantai pasok dari multi industri.

Indonesia yang mempunyai landasan idiologi bangsa yang telah final, tentunya dalam adopsi teknologi dan inovasi, selain merupakan “alat rusak” inovasi disruptif ( disruptive innovation) juga keharusan mempertimbangkan aspek manusia sebagai “pengendali” utama, aspek budaya, kearifan lokal, serta konsesus bangsa yaitu Pancasila dan UUD terutama padal 33, oleh karena itu dalam penerapan konsep indurtri 4.0 di dilengkapi/disempurnakan apa yang sebut dengan Society 5.0.

Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 adalah konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada “manusia” dan berkolaborasi dengan teknologi (AI dan IoT) untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata. Adopsi konsep dan tenologi ini indentik dengan konsep BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat), Menurut DR. Tantri Abeng, MBA, dalam buku BUMR, mengkorporatisasikan koprasi dan UKM dalam skala ekonomi, menggunakan manejemen dan teknologi modern, dikelola secara profesional dan kepimilikan saham sebesar besar nya oleh rakyat. Konsep ini diyakini menjadi solusi atas kebekuan sruktural dari pranata yang ada.

Wallahu a’lam bish-shawabi .

oleh
Luwarso
Komisaris dan Co-Founder
PT. BUMR INVESTASI DIGITAL

Tanggapan Pembaca

Tanggapan